Agenda Regulasi Media

· Political Economy of Media
Authors

Muzayin Nazaruddin

Dosen Ilmu Komunikasi UII

Artikel ini pernah dimuat di Harian Bernas Jogja, 8 Februari 2007

 

Sumber gambar: http://kpiddiy.com/

 

Februari 2007 ini masa kepengurusan KPI/KPID 2003-2006 berakhir. Beberapa kandidat sudah mengajukan diri untuk menjadi anggota KPI/KPID periode selanjutnya. Khusus KPID Yogyakarta, Jumat – Sabtu (2-3/02/2007) kemarin para calon telah mengikuti fit and proper test. Proses seleksi masih berlangsung. Publik menunggu hasilnya seraya berharap bahwa yang terbaiklah yang akan mengemban amanat di lembaga publik ini.

Menyambut kepengurusan baru yang akan segera terbentuk inilah, khususnya KPID Yogyakarta, tulisan ini disusun, sebagai ’urun rembug’ dari seorang pemerhati media.

KPI/KPID 2007-2010 akan menghadapi dua tantangan penting. Pertama, masih banyak ‘pekerjaan publik’ warisan periode sebelumnya yang belum tertangani dengan baik. Kedua, tahun 2007 ini – tentunya berlanjut ke tahun-tahun berikutnya – dunia penyiaran di republik ini memasuki fase-fase terpenting.

Mengenai ‘pekerjaan publik’ warisan periode sebelumnya, kita harus berangkat dari evaluasi atas kinerja KPI/KPID 2003-2006. Sayang, publik Yogyakarta tidak bisa mengevaluasi kinerja KPID Yogyakarta secara objektif dan kritis karena mereka tidak juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) publik di akhir masa kerja mereka. Ironis, sebuah lembaga publik setingkat KPID tidak menyampaikan LPJ di akhir masa kerja mereka. Padahal, lembaga kemahasiswaan, di tingkat fakultas sekalipun, terbiasa menyusun LPJ di akhir kepengurusan mereka. Dalam iklim demokrasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi, LPJ yang disampaikan secara terbuka sangat penting mengingat KPI/KPID merupakan lembaga publik. Maka, ketiadaan LPJ ini merupakan evaluasi penting pertama yang harus menjadi catatan bagi KPID periode selanjutnya.

Evaluasi kedua, KPI/KPID selalu mengeluh tentang menyempitnya otoritas mereka, terutama sejak Judicial Review tahun 2004 atas UU Penyiaran No. 32/2002. Berbagai forum yang membahas dunia penyiaran selalu berisi kritikan tajam terhadap kinerja KPI/KPID dari para pengamat dan akademisi, di sisi lain, pembelaan diri yang ’memelas’ namun ampuh dari KPI/KPID tentang ’dipretelinya’ otoritas mereka oleh pemerintah, jelasnya DEPKOMINFO.

Kita harus memandang permasalahan ini secara jernih. Di satu pihak kita harus mengakui bahwa terdapat kondisi makro-politis yang sangat tidak mendukung keberadaan KPI/KPID. Self regulatory body ini selalu mendapat serangan bertubi-tubi dari kekuatan politik (pemerintah) maupun kekuatan ekonomi (para pemilik dan pengelola media penyiaran). Ibarat anak yang baru lahir, KPI adalah anak yang tidak diharapkan kelahirannya.

Namun, di sisi lain, KPI/KPID tidak pantas terus menerus menjadikan alasan makro tersebut sebagai justifikasi atas buruknya kinerja mereka. Kritik publik yang tajam jelas bersumber dari buruknya kinerja KPI/KPID di mata publik. Penilaian buruk ini mengandung dua kemungkinan. Pertama, kinerja KPI/KPID memang buruk. Kedua, KPI/KPID telah berupaya maksimal melaksanakan tugas-tugas mereka, hanya saja publik tidak mengetahuinya.

Jika kemungkinan kedua yang terjadi, permasalahan jelas pada ’publikasi’ kinerja KPI. Sebagai lembaga publik, KPI harus mempublikasikan segenap kerja yang dilakukan secara berkala dan transparan kepada publik.

Jika kemungkinan pertama yang terjadi, KPI/KPID tidak bisa lagi menjadikan hambatan makro-politis sebagai tameng pembelaan. Pertanyaannya, sejauh mana KPI/KPID telah berjuang untuk menyiasati berbagai hambatan makro-politis tersebut? Publik pasti memahami berbagai hambatan politis tersebut, namun yang tidak bisa dipahami adalah mengapa KPI seakan menyerah begitu saja, tidak ada perjuangan yang berarti atas berbagai kondisi tersebut, dan justru turut mengkampanyekan ‘ketiadaan otoritas’ ini di berbagai seminar dan forum ilmiah.

Kepengurusan KPI/KPID yang akan segera terbentuk akan menghadapi kondisi makro yang tidak jauh berbeda, bahkan mungkin jauh lebih rumit. Namun publik ingin melihat ‘etos juang’ KPI/KPID, bukan lagi sebagai ksatria yang terus mengeluh tentang musuh-musuhnya yang begitu perkasa, padahal belum lagi ia terjun ke medan peperangan secara bersungguh-sungguh.

Etos juang tinggi ini diperlukan bagi perjuangan berat dalam dua ranah. Pertama, ranah regulasi penyiaran itu sendiri. Masih terlalu banyak pasal-pasal dalam UU Penyiaran yang ’bermasalah’ dan ’krusial’, misalnya tentang pembentukan berbagai aturan turunan/penjelas UU yang ditetapkan PP (Pasal 62), yang otomatis akan ditetapkan pemerintah, tentang kepemilikan silang dan konglomerasi media yang belum jelas aturannya (Pasal 18), tentang revitalisasi lembaga penyiaran publik (Pasal 14-15), dan lainnya. Secara mendasar, UU Penyiaran belum mangakomodasi sistem penyiaran digital yang sangat mungkin akan segera diterapkan pemerintah. Dalam hal ini, etos juang KPI/KPID diperlukan untuk menyusun naskah amandemen UU Penyiaran versi publik, termasuk lobi-lobi politik untuk memperjuangkan naskah tersebut.

Ranah kedua adalah implementasi regulasi. Selama ini, lembaga-lembaga penyiaran yang telah mapan kebal terhadap berbagai aturan UU Penyiaran. Mereka tidak mau ambil pusing dengan berbagai pembatasan yang ada dalam UU tersebut. Jelas, etos juang diperlukan KPI/KPID untuk bersikap tegas, termasuk dalam memberikan sanksi yuridis. Konteks implementasi regulasi ini mendapatkan momentum pentingnya pada tahun 2007 ini. Pasal 31 UU Penyiaran  No. 32/2002 menegaskan bahwa lembaga penyiaran terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal. Tahun 2007 ini adalah deadline bagi seluruh stasiun televisi swasta nasional untuk memenuhi aturan UU tersebut. Memang, PP yang akan mengatur hal ini secara rinci belum ditetapkan. Justru di wilayah inilah kinerja KPI/KPID akan benar-benar teruji.

Evaluasi ketiga, hiruk-pikuk perdebatan regulasi penyiaran Indonesia sampai saat ini masih menjadi fenomena elitis. Di tiap forum ilmiah yang mengkaji masalah penyiaran, kita bisa menghitung jari, bahkan menghapal orang-orang yang hadir. Teramat penting untuk mensosialisasikan masalah regulasi penyiaran ini kepada publik. Dengan kampanye persuasif yang berkelanjutan, KPI/KPID – dalam kerjasama sinergis dengan berbagai komponen terkait – harus menyadarkan publik atas ‘realitas’ dunia penyiaran di negeri ini. Jika publik tercerahkan, dengan sendirinya mereka akan mendukung langkah-langkah KPI yang memperjuangkan kepentingan mereka.

Evaluasi selanjutnya adalah tentang wilayah kerja KPI sebagai regulator penyiaran. Jelas, wilayah kerja KPI adalah regulasi penyiaran, bukan literasi media, seperti yang dilakukan KPID Yogyakarta 2003-2006. Memasuki agenda literasi media tidaklah salah, bahkan sebuah nilai lebih, selama kerja utama sebagai regulator tertangani dengan baik. Yang menjadi masalah adalah ketika memasuki agenda literasi sebagai kompensasi atas kegagalan di wilayah regulasi.

Memang, kedua wilayah ini – regulasi dan literasi – sangat berkaitan. Kerja regulasi media akan mendapat energi besar dengan dukungan publik, jika publik ini telah melek media. Sebaliknya, kerja-kerja literasi pasti akan bersentuhan dengan regulasi, minimal dari sisi content literasi itu sendiri yang seharusnya memuat permasalahan regulasi media. Lebih jauh, publik yang literatif pada akhirnya akan mendukung regulasi dan regulator yang menjaga kepentingan mereka. Namun, dua wilayah ini tetap harus digerakkan oleh institusi yang berbeda. KPI/KPID berada di wilayah regulasi, sementara berbagai lembaga independen publik berada di wilayah literasi. Para aktor utama tersebut harus selalu sinergis dan koordinatif. Artinya, KPI harus mendukung berbagai upaya literasi yang dilakukan publik. Sebaliknya, lembaga-lembaga yang mengkampanyekan literasi media harus mendukung kerja keras KPI di wilayah regulasi.

Dengan jaringan kerja yang kokoh ini, kita pantas bermimpi tentang dunia penyiaran yang lebih sehat, dengan kontrol yang kuat dari KPI/KPID maupun dari publik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: